PP 99 /2012 Dituding Ikut Sulut Amarah Napi Tanjung Gusta



Medan -- Insiden pembakaran yang disusul kaburnya ratusan narapidana Lapas Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, semalam dipicu oleh peristiwa listrik padam, yang akhirnya mengganggu semua kegiatan warga binaan.
Namun, menurut anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, amarah narapidana itu juga disulut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
PP tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan itu dinilai mempersulit narapidana kasus korupsi, narkoba dan terorisme untuk memperoleh bebas bersyarat.
Dalam aturan yang diteken Menkum HAM Amir Syamsuddin itu disebutkan bebas bersyarat tidak hanya mensyaratkan narapidana menjalani 2/3 hukumannya. Namun juga mendapat rekomendasi dari pihak instansi terkait, seperti Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kejaksaan Agung.
Rekomendasi dari instansi tersebut disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Namun, persoalannya instansi yang bersangkutan belum mendapatkan petunjuk teknis soal rekomendasi itu. Masalah birokrasi ini yang akhirnya membuat narapidana sulit mendapatkan pembebasan bersyarat.
"Ini akumulasi kekecewaan dan kebencian mereka karena Kemenkum HAM sudah menjadi kementerian yang zalim," kata Nasir lewat pesan singkat, Jumat (12/7).
Aturan ini sebelumnya juga pernah membuat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kualatungkal, Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), tiba-tiba mengamuk pada Januari lalu.
"Penyebab terjadinya karena ketidaksetujuan ada PP No. 99/2012 tentang remisi bagi tahanan terorisme, narkotika dan korupsi. Tahanan merasa keberatan dan memprotes dan terjadi kerusuhan," kata Kabag Penum Kombes Polr Agus Riyanto di kantornya Jakarta saat itu.
Kejadian ini bermula ketika para napi protes dengan pemberlakuan PP Remisi yang dikeluarkan Presiden SBY. Buntut dari protes itu sebanyak 62 tahanan kabur. Sebagian besar napi yang kabut adalah tersangka kasus pidana umum dan narkoba.
Aturan dalam PP 99/2012 itu juga ikut dinilai semakin membuat sel yang sudah over kapasitas, semakin bertambah parah. Berdesakan, listrik mati, tak ada air dan amarah karena bebas tak bersyarat, sepertinya unsur yang klop untuk membuat ledakan pemberontakan di dalam Lapas.
"Jangan sampai kalau sudah meluas di seluruh LP , baru dicabut PP tersebut," cetus Nasir.
(mdk/ren)
BeritaLima Cyber media group » www.beritalima.comwww.ipppk.comwww.apnpjatim.com » share info : ecevit@tri.blackberry.com