Pendapatan Diluar Ketentuan Adalah Penyimpangan

Foto : Abd. Muhyi

  JAKARTA, beritalima.com - Terkait pembayaran retribusi yang telah ditentukan besar kecilnya oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota mengacu pada UU No.20/1997 dan PP No.29/2009, namun dalam prakteknya masih saja melakukan pungli diluar ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian hal itu ditandaskan H. LL. Abd. Muhyi Abidin, MA Senator Nusa Tenggara Barat yang sekarang masih menjabat di Komite IV DPD RI merupakan tindakan korupsi bila aparatur negara dan pemerintah yang melayani publik menarik lebih dari yang ditentukan.
Sebenarnya dikatakan dosen Institut Agama Syech Zainuddin Anjani, Lombok menilai soal retribusi yang diterapkan pemerintah pusat dan daerah terbilang bagus, hanya saja dikatakan dia mental aparaturnya yang melayani publik kurang bagus. Padahal seorang PNS telah disumpah tapi masih saja melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan yang telah ditentukan.
Oleh karena itu menurut dia, jiwa birokrasi perlu dirubah agar dalam menjalankan perannya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas dan tidak memiliki emage buruk di mata masyarakat.
Dengan adanya pungli yang dilakukan birokrat, hal itu ditandaskan Muhyi merupakan efek dari rekrutmen PNS hingga kenaikan jabatan dan dari langkah demi langkah dalam menjalankan perannya sebagai PNS, sebagian besar tidak ada yang murni. Hal itu perlu ditegaskan dalam lawenformence harus ditegakan agar pelaksanaan publik di masyaraksat berjalan baik.
Namun dalam menegakan hukum di tingkat birokrasi, menurut anggapan Muhyi tergantung political will untuk merubah image pelayanan publik melaluin married system dan kebiasaan menjadi calo yang lambat laun akan terkontaminasi pada pimpinannya. Dalam hal menurutnya berbeda bila memiliki pemimpin yang tegas.
Sementara tergantung dari kebijakan dan kedya tergantung dari kebiasaan mencalo yang akhirnya terbawa pimpinannya. Kecuali ada pimpinan yang tegas baru ada ketegasan.
Sementara dijelaskan Muhyi anggota Komite IV DPD RI tidak sampai menjustice soal pendapatan negara bukan pajak yang terjadi di setiap institusi pemerintah secara menyeluruh, lebih tepat dijelaskan oleh Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI.
"Dalam rapat di Komite IV mengenai masalah anggaran semua telah diatur, namun ketika dilihat perubahan yang signifikan maka penganggaran membutuhkan perubahan, dan salah satu indikator terjadinya perubahan anggaran," jelas Muhyi.
Hal lain, dijelaskan dosen UNW Mataram, dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial berpangku pada filosofis dari tiga tokoh yang diidolakan, diantaranya adalah Soeharto, Soekarno, dan Tuan Guru Muhammmad Zainuddin Abdul Madjid Pendiri Nahdlatul Wathon.
"Dari ketiga orang ini mempunyai semangat yang besar dan menghibahkan untuk kebaikan umat," jelasnya. dedy mulyadi