Terkait Bansos, ICW Desak KPK Periksa Ratu Atut



JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (11/10), akan memeriksa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terkait kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, yang menjerat adik kandungnya, Tubagus Chaery Wardhana.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambut baik pemeriksaan terhadap penguasa Banten itu.

"Harapan kami, kalau KPK punya bukti cukup kuat, tidak hanya memeriksa kasus suap Ketua MK saja, tapi juga korupsi dana bantuan sosial di Banten," ujar peneliti ICW, Emerson Yuntho.

ICW pernah melaporkan dugaan dana hibah dan bansos Provinsi Banten ke KPK. Berdasarkan investigasi, ICW menemukan beberapa kejanggalan yang mengarah pada tindak pidana korupsi pada proses perencanaan, penetapan, penerima, penyaluran dan penggunaan hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten.

"KPK pasti punya bukti. Menurut kami, pemeriksaan hari ini sebaiknya digabung. Pertama, Ratu Atut diperiksa terkait suap sengketa pilkada. Kedua, periksa Ratu Atut soal penyalahgunaan dana bansos," tuturnya.

"KPK jangan ragu tetapkan Ratu Atut menjadi tersangka," tegasnya.

Akibat kasus suap yang melibatkan adiknya, Ratu Atut dicegah ke luar negeri. Ratu Atut pun batal menjalankan ibadah haji tahun ini.

Menurut Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja, Jumat 4 Oktober 2013, pencegahan Atut ke luar negeri dimaksudkan agar saat KPK membutuhkan keterangannya, Ratu Atut ada di Indonesia.

Terkait dugaan keterlibatan Ratu Atut pada suap penyelesaian Pilkada Lebak, Banten, dalam rangka melanggengkan kekuasaannya di Provinsi Banten, Adnan menilai itu adalah hal yang wajar. Apalagi selama ini, sejumlah Kabupaten dan Kota di Banten, mayoritas dikuasai keluarga Ratu Atut.

"Kalau itu sih saya rasa wajar. Wajar dong. Apalagi ada hubungan darah terus di wilayahnya, saya rasa wajar. Namun apakah ada kaitan langsung, itulah yang sedang didalami," ucapnya.

(vvc/sj)

BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.ipppk.comwww.apnpjatim.comwww.caleg-indonesia.com