Khawatir PAD Turun, Dishub Kembali Tolak Parkir Berlangganan

Malang,- Komisi B DPRD kota Malang mewacanakan parkir berlangganan dan program tersebut pernah muncul di era wali kota Peni Suparto, rupanya kedepan diprediksi akan mengalami kesulitan, lantaran di daerah lain semisal Sidoarjo yang menerapkan parkir berlangganan ini tidak berhasil.

"Kenapa harus berkaca Sidoarjo, mereka saja studi banding parkir ke kota Malang, karena kita berhasil penuhi target hingga Rp2,1 miliar pertahun," kata Subari kepala dinas perhubungan (Dishub) kota Malang, pada Kamis (31/10) di Malang.

Dishub khawatir dengan diberlakukannya parkir berlangganan ini akan membuat pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir menurun. Selain itu keberatan lain terkait masalah ini adalah potensi ketidakmampuan pemerintah kota Malang dalam hal menggaji para juru parkir (Jukir) yang saat ini menurut data Dishub berjumlah 2.000 jukir.

"APBD nya bagaimana, apakah ada dari Pemkot?" tegas Subari.

Menurut Subari, dengan berlakunya program parkir berlangganan ini diprediksi akan menurunkan jumlah pendapatan dari parkir dari Rp2,1 miliar menjadi Rp1,7 miliar karena akan ada penutupan tempat parkir di beberapa titik.

"Kami jelas keberatan bila dipaksakan, kasihan para jukir," tandasnya.(akt/sn)