Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia

Suara Pembaca :
Tajuk Rencana Harian Kompas 13 Pebruari 2014 "Bijak Memetik Bonus Demografi" sudah sepatutnya dibarengi sikap Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia agar bonus demografi itu baik dan benar bisa terpetik pada saat yang tepat disertai terpenuhinya sejumlah syarat seperti Indeks Pembangunan Manusia yang memadai bagi intensitas penggiatan muatan lokal unggul.
Bonus demografi dimengerti sebagai kondisi dimana struktur umur penduduk dengan tingkat ketergantungan berada pada titik terendah atau setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) menanggung 40-50 orang usia tidak produktif, mencapai puncaknya pada tahun 2020-2030 yad.
Kepemimpinan Pancasila itu sesungguhnya dapat terwujud dalam alam nyata sekiranya Pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No XVIII/1998, terbudayakan secara merata di kehidupan se-hari2 masyarakat negara bangsa Indonesia.
Pengamalan Pancasila seluruhnya 45 butir yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa (7 butir), Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (10 butir), Persatuan Indonesia (7 butir), Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (10 butir), Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (11 butir).
Pembudayaan ikhwal Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia ini amunisi bagi Strategi Indonesia Mulia 2014-2024 sebagai awalan bagi Strategi Indonesia Bermartabat 2024-2034 dan Indonesia Sejahtera Lahir & Bathin 2034-2044 menuju Indonesia Jaya 2045.
Pendidikan dan pembelajaran ke 45 butir Pengamalan Pancasila dalam praktek keseharian di semua tingkatan struktur penyelenggaraan negara adalah motor penggerak utama agar Sistim Kepemimpinan Pancasila tertanam dalam akal, budi, jiwa sehingga terbentuk kinerja pemuliaan bagi kemuliaan terpadu.
Sungguh mulia hatinya, sekiranya para pengurus penyelenggaraan negara bangsa berbekal 7 (tujuh) kata SEMANGAT per Penjelasan UUD45 berkenan duplikasikannya ke jajaran dibawahnya, dan seterusnya ke lingkungan sosialnya.
Dalam konteks sosial politik terkini seperti situasi dan kondisi kontroversi politik hukum Pemilu 2014 terkait pilihan Terpisah atau Serentak, Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia adalah tepat jadi tumpuan solutif bagi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yaitu berwujud kebersamaan atau rasa kegotongroyongan aspirasi bersikap dan berkiprah kenegarabangsaan terbaik diantara ke 7 (tujuh) Lembaga Tinggi Negara guna memberikan kepastian harmoni terbaik bagi konstituen dan bagi kontestan seperti KOJA (Konstitusional, Jujur dan Adil).
Jakarta Selatan, 14 Pebruari 2014
Dewan Pakar PKP Indonesia,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia