MODUS BARU KORUPSI, POTONG GAJI PNS NIAS BARAT

MODUS BARU KORUPSI, POTONG GAJI PNS NIAS BARAT
NIAS -  BERITALIMA.COM ~ MODUS BARU KORUPSI, POTONG GAJI PNS NIAS BARAT - Sangat disayangkan, ditengah-tengah bangsa yang sedang berjuang untuk memberantas korupsi, Pemimpin Daerah Nias Barat  justru melakukan korupsi terang-terangan kepada bawahannya atau kepada PNS di NIAS BARAT dengan melakukan pemotongan gaji dengan Modus Sumbangan untuk membangun Daerah Nias Barat. 
Keterlalu! Itu kata yang pas untuk disampaikan menanggapi ramainya pembicaraan terkait kebijakan para pemimpin daerah di Pulau Nias yang tega memotong gaji pegawai negeri sipil. Masyarakat pun geram dan memprotes pemberlakuan pemotongan tanpa dasar hukum tersebut.
Badan Panitia Persiapan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) kembali membuat heboh masyarakat Nias dengan bekerja sama dengan kepala daerah melakukan pemotongan gaji PNS secara berjenjang. Menurut info yang didapatkan Beritalima.com, BPP PKN dan Kepala Daeraha Nias Barat melakukan pemotongan Gaji PNS dengan Variasi sebagai berikut: golongan I-IV Rp 500.000, eselon IV Rp 750.000,  eselon III Rp 1 juta, eselon II Rp 1,5 juta.
Sebelumnya, BPP PKN ini juga membuat kebijakan untuk meminta para petani karet menyerahkan Rp 1 kg getah atau seharga Rp 10.000. Akan tetapi, kebijakan ini pun ditentang masyarakat karena dianggap tidak realitis. BPP PKN dianggap tidak memiliki sense of crisis pada saat petani karet di Pulau Nias menjerit karena produksi getah sangat turun serta harga karet yang semakin anjlok.
Tak ayal, pemotongan gaji pegawai negeri sipil ini menghebohkan dunia media sosial dan menjadi bahan pembicaraan. Masyarakat mempertanyakan dasar hukum pemotongan gaji PNS tersebut. Banyak warga mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban uang tersebut. Seharusnya, dibuat dasar hukum terlebih dahulu sehingga pemotongan gaji PNS tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kita menyayangkan Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang telah secara gegabah memberlakukan kebijakan yang tidak berdasar dan secara semena-mena mengambil keputusan sepihak untuk memotong gaji para PNS.
Di sisi lain, para PNS di Nias Barat yang sudah dipotong gajinya sejak pembayaran gaji bulan Mei seharusnya juga mempertanyakan dulu maksud pemotongan gaji mereka dan atas dasar apa pemotongan itu dilakukan. Sebab, jika pemotongan itu benar dilakukan tanpa dasar hukum, para pejabat yang terlibat bisa dilaporkan ke penegak hukum dengan sangkaan melakukan pungutan liar serta penyalahgunaan wewenang.
Adapun rencana pembentukan Kepulauan Nias menjadi provinsi sejatinya sudah ada di genggaman. Pemerintah pusat sudah menyetujui untuk dibahas di Komisi II DPR. Namun, masih membutuhkan waktu untuk dieksekusi. Sebab, pihak DPD dan DPR mendahulukan 11 DOB yang sudah lebih dulu disahkan untuk dibahas.
Masyarakat Pulau Nias tentu mendukung pembentukan Kepulauan Nias jadi sebuah provinsi, apalagi sudah mencapai tahap akhir. Namun, tidak berarti BPP PKN dengan seenaknya melakukan kebijakan-kebijakan sepihak yang tidak memperhatikan etika dan aturan-aturan yang ada dengan berlindung di balik “sumbangsih masyarakat atau PNS”. Sebab, seperti kita ketahui, biaya untuk BPP PKN sudah dianggarkan dari APBD setiap kabupaten/kota di Pulau Nias, beberapa waktu lalu.
Kita meminta kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk segera meninjau ulang kebijakan yang tidak berdasar itu dan segera mengembalikan gaji PNS yang sempat dipotong agar semua pihak terhindar dari ganjaran hukum pada masa mendatang.