Opsi Pemilu Serentak, CaPres Legitimatif

Suara Pembaca :
Wacana Revolusi Mental Jokowi [Kompas, 10 Mei 2014] akan bijak sekali bilamana dapat diterapkan dalam konteks pendidikan politik demokrasi pemilu, mengingat berbagai opini masyarakat yang kini mencuat tentang PiLeg 9Apr14 ybl seperti 1) Tolak Produk PiLeg 9Mei14 karena PiLeg 9Apr14 adalah Batal Demi Hukum, 2) Tangkap Komisioner KPU karena bertindak pidana gunakan data rekapitulasi palsu, 3) Pecat Pejabat KPU yang bertindak pidana curang, 4) Bentuk Dewan Rakyat karena produk PiLeg 9Mei14 delegitimatif, 5) Pemilu Ulang antara lain akibat PiLeg 9Apr14 berpolitik uang masif, dlsb.
Kesemuanya itu berakibat terhamburkannya ongkos politik bernegara, namun sebetulnya itulah bagian drpd realita proses pendidikan politik kebangsaan yang berwacana Revolusi Mental dari "emerging country" seperti Republik Indonesia yang masih berusia hampir 69 tahun ini.
Opsi Pemilu Serentak sesungguhnya bisa jadi terapan yang bijak daripada Revolusi Mental tersebut diatas, apalagi Putusan MKRI 23Jan14 memang mengamarkan Pemilu Serentak adalah konstitusional terhadap UUD45. Dan Jokowi sebagai BaCaPres yang menggagas Revolusi Mental tersebut akan lebih dapat diterima sebagai sosok yang bijak sekiranya turut peduli terhadap minimal terhadap ke-5 opini2 masyarakat termaksud diatas dengan pelopori sikap pragmatis ke Pemilu Serentak 2014. Demikian pula bagi BaCaPres2 lain yang kini sibuk membangun koalisi, seyogjanya juga mengarah menuju Pemilu Serentak sebagai kesediaan sikapi solusi membangun pemerintahan yang konstitusional dan syukur2 berlangsung lebih JurDil daripada PiLeg 9Apr14 ybl.
Bagaimanapun rakyat kini perlu diyakinkan bahwa Konstitusional dan JurDil adalah jaminan berdirinya pemerintahan baru yang bersih, terintegritas, bermartabat dan akuntabel, serta lebih Pastikan Keadilan &  Persatuan Indonesia.
Jakarta Selatan, 13 Mei 2014
Dewan Pakar PKPI,
 
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Pemangku Keadilan & Persatuan Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com