Ditunggu Tafsir CaPres tentang Dikuasai Negara Pasal 33 UUD45 ?

Suara Pembaca :
Bab XIV Kesejahteraan Sosial Konstitusi 1959, khususnya Pasal 33 (2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai Negara.
Tafsir "dikuasai Negara" ini sebenarnya boleh dimaknai "dikelola oleh Pemerintahan" untuk dan atas nama Negara demi kepentingan bangsa dan rakyat sebagai pemilik sumber2 daya alam.
Dikelola pemerintahan berarti seharusnya selain dibawah pengaturan trias politika yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif juga dalam prakteknya patut dibawah pengaturan lembaga "tertinggi" negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama bagi pengaturan konsesional sumber2 daya alam strategik seperti Minyak dan Gas Bumi, Mineral, Air, Tanah dan Udara, dlsb.
Bilamana Kesejahteraan Sosial itu menjadi ujung daripada kerja Presidensiil maka seyogjanya para CaPres bersedia berikan pencerahan publik ikhwal "dikuasai Negara" ini, mengingat Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga adalah ujung daripada ideologi negara bangsa yakni Pancasila.
Jakarta Selatan, 15 Juni 2014
PARINDO - Parlemen Rakyat Indonesia,
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com