Dugaan Praktek Jual Beli BBM Ilegal di Pos VI Bitung

Bitung, beritalima.com - Maraknya pemberitaan mengenai BBM ilegal jenis minyak tanah (Mitan) di beberapa media massa, tidak membuat gentar dan jera para pengusaha mafia BBM ilegal yang ada di kota Bitung, justru sebaliknya usaha mereka (mafia BBM illegal-red) semakin lancar dan aman saja. Hal ini disebabkan karena pengusaha BBM ilegal ini merasa usaha mereka dilindungi oleh oknum aparat.
Pantauan wartawan beritalima.com di lapangan, adanya indikasi terjadi jual beli BBM ilegal Mitan bersubsidi yang dilakukan para mafia pengusaha BBM ilegal biasanya dilakukan di dermaga Pelabuhan Pos VI Bitung dimana mafia BBM tersebut membeli Mitan dari para nahkoda maupun ABK kapal layar pada saat tiba di Pelabuhan tersebut.
Diketahui, Mitan yang dibawa dari kota Ternate dan Sanana ke Bitung dijual dengan harga Rp. 8 ribu per liter kepada oknum penadah. Selanjutnya, BBM ilegal itu langsung dipasarkan dengan harga Rp. 14 ribuan ke masyarakat.
Sungguh ironis pelabuhan Pos VI menjadi tempat transaksi jual beli BBM ilegal ini. Padahal, tidak jauh dari pos - pos penjagaan para aparat penegak hukum yang terkesan apatis (tidak mau tahu) dan tutup mata, filosofi mengatakan " semut nun jauh di pulau seberang kelihatan, gajah bengkak didepan mata tak tampak".
Direktur Komunikasi Advokat dan Jurnalis Indonesia ( KAJI ), Fahry Lamato SH meminta, agar pihak aparat Kepolisian bertindak tegas terhadap para pelaku BBM ilegal jenis minyak tanah (Mitan) bersubsidi ini. " Kami berharap pihak Kepolosian sebagai aparatur penegak hukum memprioritaskan permasalahan ini, untuk melakukan sweeping (razia) ke lokasi tersebut, dimana menjadi tempat transaksi jual beli BBM ilegal, dan menangkap serta menindak para pelaku untuk dihukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia " terangnya.
" Indonesia merupakan negara hukum, dalam hukum itu ada namanya "supremasi hukum " ( supremacy of law ). Tema good
governance sudah dicanangkan, suka atau tidak, kita harus all out bahwa good governance itu harus dikawal dengan tindakan government under the rule of law. Mengapa ? Bahwa tidak ada kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang tidak tersentuh/diatur oleh hukum. Berdasarkan peraturan Undang - Undang Negara Republik Indonesia, para mafia pelaku kejahatan BBM ilegal dapat dijerat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasal (53),(54),(55) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dengan ancaman maksimal 6 (enam ) tahun penjara dan denda sebanyak Rp 60 (enam puluh miliar rupiah) " jelasnya.
Hal yang sama diungkapkan, Ketua Komisi A DPRD Bitung, Victor Tatanude yang mengatakan perbuatan tersebut murni pelanggaran hukum di NKRI. " Kan jelas dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2O1O tentang minyak dan gas serta peraturan mentri ESDM nomor 9 tahun 2O13 tentang minyak dan gas, keberadaan minyak tanah bersubsidi di wilayah yang sudah tidak menyuplai minyak tanah subsidi adalah pelanggaran," tutur Tatanude.
Pihaknya berharap para penegak hukum agar dapat mengawasi permasalahan ini dan harus tegas menuntaskan permasalahan minyak tanah bersubsidi yang masuk ke Bitung. " Jangan dibeli diluar dengan harga subsidi lalu dijual dengan harga non subsidi," tandasnya, Sabtu (14/6).
Sementara itu, Bagian perekonomian setdakot Bitung, Andrias Tirayoh menjelaskan di kota Bitung saat ini sudah tidak lagi menerima distribusi BBM subsidi jenis minyak tanah karena telah
dikonversikan dari minyak tanah ke gas. " Kalau di Bitung masih ada pasokan minyak tanah subsidi itu merupakan pelanggaran hukum dan polisi harus menindakinya," kata Tirayoh.
Terpisah, Kapolres Bitung, AKBP Hari Sarwono SIK, MHum menegaskan, bahwa pernyataan tersebut merupakan komitmen Polres Bitung yang tidak main-main dalam menangani kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di kota Bitung. " Pokoknya siapapun yang terlibat langsung ditangkap dan ditahan, kami tidak akan beri ampun, tidak ada penangguhan penahanan, termasuk anggota kami yang terlibat," kata Sarwono dalam acara coffee morning bersama para jurnalis biro Bitung di Nico Cafe, beberapa waktu lalu.(ryp)