Utamakan Revolusi Konstitusi

Suara Pembaca :
Revolusi seringkali dimaknai bongkar dan pasang/bangun kembali, ibarat bangunan rumah/gedung, yang lama dan dianggap sudah usang dibongkar saja lalu dibangunlah yang baru agar lebih sesuai kebutuhan masa kini dan esok.
Dalam konteks diatas, gagasan Restorasi Maritim Indonesia oleh CaPres Jokowi (Bisnis Indonesia, 12/6/14) yang bila dipertautkan dengan sinyalemen CaPres Prabowo bahwa pihak asing telah menikmati Rp 1000 Triliun tiap tahun (Bisnis Indonesia, 12/6/14) maka tidaklah cukup mengoperasikan restorasi hanya ditopang oleh gagasan2 semisal Revolusi Mental apalagi Revolusi Harmoni untuk Revolusi Mental.
Strategi Pemberdayaan Ekonomi Maritim berdasarkan rekayasa sosial ekonomi kelautan Indonesia yang berpotensi lebih dari 2 (dua) kali dari Sumber Daya Ekonomi Daratan Indonesia, bagaimanapun prakteknya perlu investasi memadai yang dipayungi oleh Strategi Revolusi Konstitusi yang se-besar2nya Pro Rakyat dan Bangsa serta Negara Indonesia. Artinya jangan sampai dengan terbukanya investasi dibidang ekonomi kelautan justru kelak berdampak peningkatan eksponensial angka Rp 1000 Triliun itu di periode 2014-2019.
Dalam kaitan Revolusi Konstitusi ini yang bijak adalah merekonstruksi kembali Konstitusi pra Amandemen 2002 yaitu berbasis Konstitusi 1959 lewat mekanisme Adendum mengingat pentingnya taat azas terhadap Pembukaan UUD45 sebagai Roh Konstitusi Indonesia Merdeka selain secara yuridis formal Konstitusi 1959 terdaftar di Lembaran Negara No 75, 1959 sedangkan Konstitusi 2002 tidak terdaftar.
Pengutamaan strategi kenegaraan di tataran kebijakan publik strategis yakni Revolusi atau Restorasi atau Pelurusan Konstitusi tersebut dimaksudkan utamanya sebagai payung hukum kebijakan2 taktis turunannya seperti perundang-undangan sektoral dibawah Konstitusi termasuk program2 Revolusi Mental dan apalagi Revolusi Harmoni untuk Revolusi Mental tersebut..
Bagaimanapun adalah fakta jua bahwa Amandemen Konstitusi 2002 itulah sebetulnya yang turut mendorong terjadinya peningkatan penikmatan asing Rp 1000 Triliun per tahun tersebut diatas itu.
Oleh karena itu layak direkomendasikan bagi Presiden Terpilih dengan kewenangan politik Presidensill agar dapat kiranya memprogram kebijakan publik straregis Revolusi/Restorasi/Pelurusan Konstitusi, agar lebih tercapai keharmonisan di tataran pelaksanaan dan penerapan perundang-undangan dibawah Konstitusi termasuk pengaturan sektoral di tataran teknis lapangan di seluruh wilayah NKRI.
Pemahaman yang bijak tentang struktural bangunan perundang-undangan kenegaraan inilah yang semoga dapat jadi pijakan kiprah daripada Presiden Terpilih, menimbang bahwa kedua pasangan CaPres CaWaPres 2014 terkesan sungguh2 bersikap sebagai insan Nasionalis Pancasila.
Jakarta Selatan, 12 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARINDO - Parlemen Rakyat Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com