Pajak Retribusi Sampah Mencekik Leher, Kontraktor Di Aceh Tamiang Meriang

Aceh Tamiang, beritalima.com | Qanun (Perda) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang retribusi pelayanan kebersihan / persampahan yang ditetapkan Bupati setempat, H.Hamdan Sati, ST dianggap sangat memberatkan dan mencekik leher kalangan kontraktor. Pasalnya Pemerintah telah menaikkan biaya retribusi sampah kepada pemilik Perusahaan hingga 333.3 persen pertahun.

Ketetapan Qanun Nomor 1 tahun 2014 yang ditandatangani Bupati H.Hamdan sati, ST dan Sekdakab, Ir Razuardi, tersebut merupakan perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan.
Dampak dari ketetapan Qanun Nomor 1 tahun 2014 menyebabkan kalangan rekanan lokal semakin menjerit akibat membengkaknya dana pajak retribusi persampahan ditambah lagi dengan nasib kontraktor daerah yang kian megap megap karena jarang mendapatkan pekerjaan (proyek) didaerahnya sendiri, baik paket yang bersumber dari dana APBK, APBA maupun APBN.
            Ketua Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) Kabupaten Aceh Tamiang, H. Richad Idris kepada beritalima.com, Kamis (4/9) diruang kerjanya mengatakan, Qanun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, sangat mencekik leher. Hal ini sangat meresahkan kontraktor yang tergabung dalam AKA.
"Kami belum tentu mendapatkan paket proyek setiap tahunnya, kalaupun ada paling paling menjadi pendamping tender proyek yang hanya mendapat 2,5% dari nilai proyek", sebut H.Richad, hal inilah yang memberatkan para rekanan yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Aceh kabupaten Aceh Tamiang berjumlah 315 perusahaan.
            Dijelaskan H.Richad, dalam Qanun No.12 Tahun 2011 rekanan hanya membayar Rp.30.000/bulan, tapi Qanun No.1 Tahun 2014 mereka harus membayar Rp.100.000/bulan yang berarti kenaikannya mencapai 333,3%, oleh karena itu, jika tidak segera di revisi qanun tersebut tidak menutup kemungkinan, kontraktor yang  ada di Aceh Tamiang akan mengalami gulung tikar.
Ditambahkannya lagi, ketetapan Qanun ini sangat tidak adil karena para kontraktor melalui perusahaannya, baik itu CV maupun PT harus membayar retribusi sampah kepada Pemerintah Daerah hingga mencapai Rp 1, 3 Juta.
 Ketetapan Pemkab Aceh Tamiang dimaksud dianggap sangat tidak bijaksana, pasalnya sampah yang dihasilkan dari perusahaan mereka hanya berbentuk kertas yang rata rata dibakar sendiri tanpa harus menggunakan jasa layanan tenaga kebersihan dari intansi terkait. Sedangkan Toko kelontong, rumah makan, mini market, restoran dan sejenisnya yang memproduksi sampah lebih besar diperlakukan seperti anak emas oleh Pemkab Aceh Tamiang karena hanya dibebani biaya pajak retribusi sampah sangat kecil sekali.
 "AKA Kabupaten Aceh Tamiang meminta Pak Bupati, Pak Sekda, Ketua DPRK dan Kabag Hukum untuk segera merevisi Qanun tersebut. Secara lisan sudah saya sampaikan kepada beliau tadi malam di Pendopo. Sepertinya Pak Bupati sangat tanggap terhadap usulan saya", ungkap H.Richad.
Sementara itu pada hari yang sama, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Samsul Rizal S.Ag, yang merupakan Leding Sektor Qanun No 1 saat akan dikonfirmasi tidak berada di Kantornya karena sedang ke Lapangan.(SUPARMIN).