Pilkada Serentak Digital eVoting

Suara Pembaca :

Moda Pemilu Langsung atau Pemilu Tidak Langsung kini mencuat menjadi polemik.

Pemilu Langsung yang dikenali kini adalah berbasis kiprah langsung akar rumput memilih calon yang sah.

Pemilu Tidak Langsung adalah berbasis kiprah wakil2 rakyat di lembaga legislatif memilih calon yang sah.

Sebenarnya polemik tidak perlu berkembang melebar bila berkiblat kepada moda Pemilu Serentak ditingkat nasional sebagaimana amanat Putusan MKRI 23 Januari 2014 ybl.

Pemilu Serentak ditingkat daerah (propinsi, kabupaten, kota) seharusnya juga dapat dilakukan seperti Pemilu Serentak ditingkat nasional (DPRRI, DPDRI, Presiden/Wakil Presiden) kelak.

Mekanisme Pemilu Serentak berbasis digital eVoting dipercayai akan jauh lebih hemat waktu dan biaya serta memperkecil resiko tak terduga seperti politik uang dan konflik horizontal baik elit ataupun akar rumput dibandingkan dengan moda Pemilu baik langsung dan tidak langsung.

Oleh karena itulah, DPRRI 2009-2014 yg kini sedang bekerja membentuk UU Pilkada Tidak Langsung, adalah akan lebih bijak bila fokus saja ke pembentukan UU Pilkada Serentak sehingga ada ketaatazasan dengan semangat amanat Putusan MKRI 23 Januari 2014 tersebut diatas, selain menjaga postur APBN/APBD lebih pro pembangunan kesejahteraan rakyat sambil tetap pro kedaulatan politik rakyat.

Jakarta, 6 September 2014