Subsidi Rakyat di APBN/APBD

Suara Pembaca :

BAPPENAS dan BANGGAR DPRRI saatnya kini menghitung berapa besaran Subsidi Rakyat di APBN dan APBD untuk mata2 anggaran pengeluaran seperti : 1) tarif pajak ekspor hasil laut ke luar negeri [ temuan Menteri KKP http://m.detik.com/finance/read/2014/11/14/123537/2748340/4/ ], 2) beda biaya impor minyak mentah LN terhadap pendapatan ekspor minyak mentah DN [mengingat volume impor LN meningkat vs volume produksi DN menurun], 3) proyeksi2 kerugian illegal logging, illegal fishing, illegal trading baik di laut bebas maupun lintas batas, 4) pembiayaan rutin eksesif birokrasi, 5) biaya penyimpangan program kerja infrastruktur dlsb

Tradisi hitungan Subsidi Rakyat di APBN ini bisa dikembangkan pula oleh pemerintah daerah dalam hal ini BAPPEDA dan BANGGAR DPRD untuk keperluan transparansi APBD.

Dengan demikian baik Revolusi Mental JokoWi dkk maupun Bina Mental Anti Korupsi Abraham Samad dkk akan lebih terarah dan menemukan jalannya lebih tepat sasaran ketika dioperasikan di praktek keseharian penyelenggaran negara dan daerah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat peduli pemerintahan bersih dan akuntabel menuju kearah Indonesia Mulia 2015-2025 sebagai tumpuan Indonesia Bermartabat 2025-2035 dan rintisan kearah Indonesia Sejahtera Lahir Batin 2035-2045 untuk menggapai Indonesia Jaya 2045 dst.

Jakarta, 17 November 2014
Pandji R Hadinoto, BaMus NasPan45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO - Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 - Poros Koalisi Proklamasi 17845