Perebutan Wilayah 5 Desa di Nias, Berakhir di Kantor Gubernur

Pulau Nias, Pemkab Nias dan Pemkab Nias Barat sepakat mengakhiri perdebatan soal lima desa di perbatasan antara kedua daerah. Dalam Rapat Penegasan Batas Daerah Kabupaten Nias dan Nias Barat, Selasa (17/3) di Ruang Melati Lantai 9 Kantor Gubsu, disepakati kelima desa itu tetap bergabung di Kabupaten Nias.
Rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Hasiholan Silaen ini awalnya diwarnai perdebatan dari pihak Pemkab Nias dan Pemkab Nias Barat. Namun berkat kepiawaian Hasiholan, suasana rapat tetap sejuk.
"Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, karena kita adalah satu keluarga," ujar Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Hasiholan Silaen yang memimpin rapat itu.
Dalam pertemuan juga ditegaskan adanya penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan uji materi (judicial review) atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat, yang diajukan tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nias.
Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih satu jam itu menyimpulkan bahwa Kabupaten Nias akan membuat perda yang mengatur tentang keberadaan lima desa, yakni Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombonai, dan Desa Lölöfaoso masuk ke wilayah Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias.
Sedangkan Kabupaten Nias Barat akan membuat perda bahwa dari 13 desa di Kecamatan Lölöfitu Moi, hanya tinggal 8 desa yakni, Desa Sisobawino II, Desa Duria, Desa Ambukha, Desa Hilimbowo Ma'ru, Desa Hilimbuasi, Desa Hili'usö, Desa Lölöfitu, dan Desa Wango. 
Kemudian, dalam rangka akan digelarnya pilkada serentak untuk wilayah Nias sekitarnya maka lima desa tersebut di atas masuk dalam wilayah Nias dalam proses pilkada. "Diminta kepada kita semua untuk tetap menjaga suasana kondusif dalam proses pilkada mendatang," pesan Hasiholan
Sementara Bupati Nias Sõkhiatulõ Laoli MM berpendapat bahwa antara Kabupaten Nias dan Nias Barat tidak ada masalah terkait letak wilayah sejak keluarnya keputusan Mendagri. Masalah timbul, lanjutnya, karena dipicu kepentingan oknum yang berasal dari wilayah tersebut di atas dan kalah dalam pemilihan legislatif. Dan bila dilihat dari letak wilayah tidak ada masalah antara kedua kabupaten.
Sõkhiatulõ Laoli juga berpendapat bahwa pertemuan yang digelar di Kantor Gubsu tersebut sangat baik dan bermanfaat. Hasil pertemuan itu menurutnya semakin mempertegas letak wilayah kedua kabupaten yang menjadi permasalahan selama ini.
"Pertemuan ini, semakin memperjelas letak wilayah lima desa yang selama ini menjadi perdebatan serta menyikapi keputusan MK sehingga tidak adalagi ada keragu-raguan," ujarnya.
Turut hadir pada rapat tersebut, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea bersama Anggota KPU Provinsi Sumut, Bawaslu Sumut Hardi Munte, Kanwil BPN Sumut Taufik ES, Polda Sumut Fajar, Adi Kesuma, Ditintelkam Poldasu Brigadir Taufik Harahap, Top DAM Christian, dari DPRD Nias dan Nias Barat, Ketua KPU Nias dan Nias Barat serta peserta lainnya dari Biro Pemerintahan Setdaprovsu, dan Asisten Pemerintahan Kabupaten Nias dan Nias Barat
Editor : S.Mdf
Sumber : HA