Ratusan Petani Luruk Dewan

Malang,beritalima.com- Pembangunan proyek multiyears yang menghabiskan dana APBN puluhan miliar rupiah rupanya masih berbutut panjang. Pasalnya, puluhan petani dari sebelas desa di dua Kecamatan yakni Tumpang dan Pakis menggelar aksi demo didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Aksi demo itu tak lain adalah menuntut penolakan  rencana penjualan air yang ada di mata air sumberpitu oleh Pemerintah Kabupaten Malang ke PDAM Kota Malang.

Dalam aksi demo tersebut, suasana sempat menegang dikarenakan massa  memaksa masuk ke dalam Gedung Dewan Malang, tetapi  dihadang oleh puluhan petugas kepolisian. Namun tak lama setelah bernegoisasi,  massa pun diperbolehkan masuk untuk membahas persoalan gejolak mata air sumberpitu dengan anggota dewan dan dinas terkait seperti PDAM, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian.

Seusai pertemuan itu, koordinator aksi, Zulham Mubarok mengatakan, belum puas dengan solusi yang diberikan oleh masing-masing dinas terkait, karena  dinilai masih kurang tepat," yang dibahas hanya ujung persoalan saja, tidak mendetail. Faktanya kami masih dipermainkan dengan data. Sedangkan hitungan matematika, belum tentu cocok dengan fakta dilapangan," tegasnya, Rabo (04/03) di Gedung Dewan Kabupaten Malang.

Masih menurut Zulham, kenyataan sampai hari ini kebutuhan air masih saja kurang, "solusi dari dinas terkait masih belum diterima, karena ini baru janji dan belum ada realisasi di lapangan. Kami pun meminta, ada lembaga resmi dari akademisi seperti IPB untuk mengawal kasus ini supaya obyektif. Sementara ini kami menuntut dinas-dinas terkait itu agar tak obral janji. Jadi penuhi janji penuhi saluran air, bangun embung dan pastikan air cukup bagi petani. Sedangkan pembangunan proyek itu supaya dihentikan,"tandasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Malang, Syamsul Hadi mengungkapkan, bahwa langkah awal untuk memenuhi permintaan dari petani tersebut, pihaknya yang bekerjasama dengan Dinas Pengairan akan membangun saluran irigasi, supaya ketersediaan air para petani tercukupi. Sedangkan untuk pengehentian proyek itu, ia pun tak berani berbicara banyak sebelum adanya keputusan dari pemilik proyek, yakni Kementeri Pekerjaan Umum (PU).

" Masalah harus dan tidaknya proyek itu diberhentikan, kami tidak mempunyai kewenangan itu. Namun tetap akan kami sampaikan ke pemilik proyek, nanti keputusannya seperti apa bakal kami sampaikan. Kami disini hanya sebagai pengelolah setelah proyek itu selesai," jelasnya.

Hal senada pun dilontarkan oleh Kepala Dinas Pengairan, Wahyu Hidayat mengatakan, bahwa banyaknya saluran irigasi yang belum optimal. Sehingga di tahun 2015 ini, pihaknya berjanji akan mengoptimalkan semua saluran irigasi untuk memenuhi kebutuhan air para petani. (San/Aam)