Terbukti Gunakan Sertifikat Palsu, Filipus Dihukum 2 Tahun Penjara

Surabaya (beritalima.com) Drs. Filipus Nerius Sandi Kartawidjaja Ketua Yayasan qq Dharma Warga Korps Karyawan Pemerintahan Jawa Timur, terdakwa pemalsuan surat sertifikat tanah seluas 84.340 m2 harus mendekam di dalam penjara selama dua tahun penjara, sebagaimana pembacaan vonis atau putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis (12/3/2015).

"terdakwa tetbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menggunakan akte otentik palsu, seperti pada surat dakwaan primair, melanggar pasal 264 ayat 1" ujar ketua majelis hakim Tugiono,SH

"Menjatuhkan hukuman pidana dua tahun penjara dikurangi masa tahanan," terang hakim Tugiono.‬

Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hary Basuki, SH dari Kejati Jatim yang pada persidangan sebelumnya, menuntut terdakwa Filipus dengan pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara.

JPU Hary Basuki menyatakan, terdakwa Filipus telah terbukti secara sah bersalah menggunakan akte otentik palsu, seperti pada surat dakwaan primair, melanggar pasal 264 ayat 1.

"Menuntut, terdakwa dengan hukuman selama 2 tahun dan 6 bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,"ujar JPU Hary dalam tuntutannya saat itu.

Menurut Jaksa Hary, surat tuntutannya tersebut disusun berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti. Hal yang memberatkan dalam pertimbangan tuntutan tersebut dikarenakan terdakwa dianggap berbelit-belit. "Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan belum mendapatkan keuntungan," terangnya.

Dijelaskan dalam surat dakwaan, unsur barang siapa dalam dakwaan primair melanggar pasal 264 ayat 1 telah terpenuhi. "Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan merespon pertanyaan yang diajukan oleh JPU,"Jelas JPU Hary.

Selain itu, terdakwa juga dianggap memenuhi unsur sengaja menggunakan akte otentik palsu. "Terdakwa mengetahui sertifikat No 326 tidak terdaftar di BPN Sidoarjo tapi tetap digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata gugatan intervensi di PN Surabaya,"terang JPU Hary.

Sebelumnya terdakwa didakwa dengan pasal berlapis. Dalam dakwaan primair terdakwa dianggap melanggar pasal 264 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang menggunakan surat palsu. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, terdakwa dianggap melanggar pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP tentang membuat surat palsu.‬

Seperti diketahui, awalnya PT.Surabaya Lingkarmas membeli lahan seluas 84.340 m2 ke pihak petani didaerah Sidoarjo pada tahun 1996 sebesar Rp. 60 juta. Namun tanah tersebut tidak segera dibangun karena masih terkendala surat perlengkapan tanah.‬

Di tahun 2008 papan nama yang ditancapkan dilokasi dibongkar oleh Sunardi suruhan Yayasan qq Dharma, lalu PT Surabaya Lingkarmas melaporkan aksi pelaku pembongkaran ini ke pihak Kepolisian. Fakta dilapangan, lagi-lagi terjadi masalah dan pihak Yayasan qq Dharma menyatakan memiliki sertifikat tanah dengan objek serta luas lokasi sama dengan yang dimiliki oleh PT Surabaya Lingkarmas. (Hend)