Jokowi Harus Dievaluasi Tidak Ada Istilah Prematur

JAKARTA, beritalima.com - Jokowi baru menjabat enam bulan, belum waktunya sudah dinilai memiliki raport merah. Nomenklatur anggaran baru dikeluarkan, tekanan kebijakan sangat jauh, mengalihkan kebijakan ke sektor produktif untuk pembangunan infrastruktur maritim tidak bisa dipaksakan.

"Menilai Jokowi sama dengan orang melahirkan, belum waktunya 9 bulan 9 hari sudah dipaksakan harus lahir secara prematur, orang lahir tidak perlu dipaksakan melain ada prosesnya. Kalau sudah waktunya pasti akan lahir. Oleh karena itu menilai Jokowi belum pada waktunya menilai raport merah," tandas Johnny G Plate, SE Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI pada Dialog Kenegaraan, Rabu (15/4/2015) di coffee Corner DPD RI, dengan tema Rapor Kabinet Kerja Jokowi.
Lebih lanjut dijelaskan Fachrul Razi, Wakil Ketua Komisi I DPD RI asal Senator dari Provinsi Aceh, ia menandaskan dalam menilai presiden tidak ada istilah prematur, semua yang namanya negarawan akan pasti mendapat penilaian baik anggota DPR maupun DPD RI.
Ditegaskan Senator Aceh, simbol yang melekat pada Jokowi adalah Nawacita, Jokowi akhirnya terjebak pada retorika politik namun realisasinya tidak sesuai dengan yang digambarkan baik dari timnya sendiri maupun dari masyarakat yang mengalami kekecewaan. Ini sudah terlihat karena ada gerakan tanggal 20 Mei nanti, kekecewaan itu muncul dari tim suksesnya sendiri atau dari fungsionaris partai.

"Ini suatu realita politik yang kita lihat bahwa Jokowi memiliki raport merah. 
Nawavita akan menjadi olok-olokan masyarakat. Revolkusi mental tidak akan terwujud," terangnya.

Lebih jauh ditegaskan Fachrul, pertama nawacita yang dibangun Jokowi tapi nawaitunya tidak ada. Masih lanjut Fachrul, soal UU Desa, pemerintah masih membuat yang sifatnya sentralistik dan mengintervensi. Ketiga Presiden Jokowi pengecut melaksanakan hukuman mati, sedangkan sistem hukum yang ada di Indonesia diobok-obok asing.
"Yang lebih parah adalah BBM yang katanya untuk kepentingan rakyat tapi ada muatan untuk kepentingan. Ada sebuah retorika yang membodohkan rakyat, Kepentingan partai lebih mementingkan kebijakan lain bukan kepentingan daerah, sektor Kementerian selalu diintervensi dengan partai," tuturnya.
Sementara disampaikan Dr. Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, yang juga sebagai Dosen Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah. Mencari keseimbangan politik yang tidak bisa dicari oleh presiden bukan mencari kekuasaan. Ditandaskan Gun Gun, titik keseimbangan belum optimal, polarisasi itu tidak simetris siapa lawan siapa kawan.
"Bisa dilihat dari kecenderungan Jokowi, itu dikritisi oleh kekuatan kekuasaan bahkan partai yang menjadi kekuasaan elit PDI Perjuangan, melakukan kritik pemerintahan Jokowi. Bagaimana Jokowi menjadi top leader bukan seperti dikritik banyak orang. Ini disebut menguatnya posisi jokowi dari tekanan partai politik," terang Dosen dari UIN.

Ditambahkan Gun Gun, ada dua hal yaitu pertama keseimbangan politik masih lemah, kedua komunikasi politik menjadi kekuatan political will Jokowi. dedy mulyadi