Komite III DPD RI Minta Pemerintah Harus Tegas Atasi TKI

JAKARTA, beritalima.com - Pimpinan dan segenap Komite III DPD RI prihatin terhadap eksekusi mati TKW Siti Zaenab dan Karni yang dihukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi. Pimpinan Komite III DPD RI Abraham Liyanto yang memimpin langsung konferensi pers di ruang pressroom DPD RI, Jum'at (17/4/2015), ia menyatakan bahwa Negera tidak seperti pemadam kebakaran yang setiap saat ada kasus baru bertindak, melainkan harus ada upaya preventif dan promotif yang terukur dan jelas dalam mengantisipasi hal yang sama terjadi.

Ditegaskan Abraham, Komite III DPD RI mengapresiasi upaya Pemerintah yang akan membuat pelayanan satu atap untuk TKI sehingga menghindari permasalahan yang mungkin terjadi. Namun dijelaskan Wakil Ketua Komite III DPD RI, dari beberapa usulan dari Komite III DPD RI pada beberapa RDP, kunker, maupun rapat kerja. Ia menegaskan b ahwa Pemerintah secara tegas harus memisahkan antara mekanisme pembuatan dokumen dengan mekanisme penempatan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berinvestasi untuk mengelola proses pembuatan dokumen CTKI.

"Pemerintah harus tegas dan terjadi pungli yang dilakukan oleh oknum polisi, hingga banyak TKI ilegal sampai pejabat naker turut mengambil keuntungan. Oleh karena itu masalah ini harus bisa diatasi," terang Abraham, Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lanjut Abraham, kasus TKI beda tipis dengan kasus narkoba, karena pada prinsipnya kasus narkoba bisa mengambil keuntungan milyaran juga. Begitu juga soal perekrutan TKI dapat meraih keuntungan miliaran rupiah. Namun ditegaskan Senator, kasus TKI sering terjadi pemerasan yang dilakukan oleh oknum dan terjadinya trafficking yang dilakulan oleh mafia.

"Masalah TKI ini berangkat dari oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan," imbuhnya. dedy mulyadi