Menteri ATR Masih Sampaikan Kebijakan Lama

JAKARTA, beritalima.com - Tiga bahaya laten orde baru itu menjadi commont enemy masyarakat, selama ini menginginkan hak-hak kepemilikan tanah sebagaimana negara wajib melindungi seluruh tumpah darah warga negaranya. Ini hilang dari ekspektasi dan harapannya.
"Kalau Jokowi punya nawacita tentang, janji Jokowi negara hadir, dalam setiap problem rakyat, dalam kasus pertanahan kita mendesak, Jokowi melalui janji politik dan nawacitanya, kita mwnginginkan pemerintah benar-benar hadir dalam masalah pertanahan, dan memberikan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan bukan lagi berpihak pada kaum pemilik modal," tegasnya.
Sementara disampaikan Benny, DPD RI sedang menginisiasi UU Pokok Agraria, atau menginisiasi UU Pertanahan, karena UU Pertanahan ini akan bicara fokus tentang keberpihakan kepada rakyat. Itu filosofis secara paradigmatis. Kedua, redistribusi lahan, rakyat yang benar-benar miskin tidak memiliki rumah, padahal tanggung jawab sandang pangan papan itu adalah tanggung jawab negara.
Bagaimana mereka memiliki rumah, di republiknya sendiri, dimana mereka lahir, dimana mereka memberikan sumbangan pajak kepada negara ini, tapi mereka tidak punya rumah karena tidak punya lahan. Negara wajib memberikan lahan untuk mereka bisa membangun rumah untuk tinggal.
Tapi kata Senator asal Sulut, karena tanah memiliki nilai ekonomis, negara tidak cukup menyediakan tanah pemukiman, hak-hak ekonomi dipenuhi, negara menyediakan lahan yang berfungsi secara ekonomis untuk perkebunan untuk kelompok masyarakat atas hak guna pakai, satu hektar untuk 10 orang.
"Yang ketiga tentang pentingnya seperti yang disebutkan tadi, pembatasan. Jadi aset negara yang tidak pernah bertambah, jadi luas tanah tidak pernah bertambah. Kalau tidak ada pembatasan, tidak ada regulasi yang mengatur, setiap orang, badan usaha dibatasi kepemilikannya karena tanah ini akan beralih oleh pemilik modal dan orang-orang yang punya duit. Rakyat merasa kehilangan tanah, negara yang harus menjaga, Yang keempat adalah pengadilan agraria, siapapun yang terlibat akan diseret dan diadili. Nah ini sedang kita inisiasi," jelasnya.
Sementara dari bahasa guyonan Benny kepada wartawan ini adalah tidak perlu lagi menggunakan kata akan, hal itu dicontohkan Benny ketika cerita anak sekolah dengan guru ketika guru menanyakan pertanyaan kepada muridnya kata apa yang sering muncul saat pejabat sedang rapat.
Masih lanjut Benny, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) masih menyampaikan kebijakan lama dan bukan kebijakan baru. Masih ungkap Wakil Ketua Komite I DPD RI masih percaya kinerja Ferry Mursyidan Baldan yang kerap banyak janji manis dalam menyelesaikan masalah tanah, karena baru enam bulan masih diberikan waktu 1 tahun untuk mengambil percaya tidaknya Ferry menjadi Menteri. dedy mulyadi
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!