Pengurusan Tanah Harus Ada Terobosan di Lapangan dan Tidak Berbelit-Belit

JAKARTA, beritalima.com - Paparan yang disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Senin (13/4/2015) di ruang rapat Komite I DPD RI terbilang bagus dan perlu mendapat apresiasi dari semua pihak dalam hal mengatasi permasalahan tanah yang tak kunjung selesai hingga saat ini baik masalah yang dimulai dari proses pengajuan sampai penerbitan sertifikat. Namun paparan yang disampaikan Menteri ATR masih perlu terobosan aplikasi di lapangan yang menyangkut pelayanan setifikat yang cepat dan murah.
"Saat ini belum ada terobosan di lapangan melalui sistem online kemudian, ada kejelasan waktu pelayanan sampai memakan waktu berapa hari, pelayanan waktu sertifikat. Lalu ada pelayanan standar minimum, Standar Operasional Prosedur (SOP) harus ada. Standar Pelayanan Minimum (SPM), waktunya cepat, tidak berbelit-belit," jelas Muhammad Mawardi, Anggota Komite I DPD RI asal Senator dari Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil dimintai tangapannya mengenai permasalahan tanah belum kunjung usai, Jum'at (17/4/2015).
Diharapkan dia, pemerintah berpihak pada masyarakat dan tidak berpihak pada pengusaha saja dalam hal persoalan kasus tanah, dan tidak berbelit-belit dalam pengurusan tanah yang dilakukan BPN. Lebih lanjut selain mengapresiasi Menteri, dia juga mengingatkan manakala di BPN mengalami kekurangan tenaga dapat melakukan overhange, seperti yang pernah dialami di daerahnya ketika Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas diambil dari pegawai pemerintah pusat yaitu Dosen Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya.
"Saya tidak pesimis seperti apa yang dipaparkan Ferry, semua itu dari niat yang baik, amanah dan ini menjadi tugas saya sebagai pengawasan mengingatan. Jadi ada perubahan nomenklatur kementerian. Dulu di tingkat badan sekarang ditingkatkan menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang," terangnya.
Sementara dijelaskan Senator ada tiga keberhasilan Kementerian ATR yaitu pertama menyelesaikan tata ruang di Indonesia, karena masih banyak yang belum selesai dalam artian menyesuaikan kondisi di lapangan dengan perencanaan, jangan terbalik-balik. Yang tidak ada hutan dijadikan kawasan hutan, sebaliknya yang ada hutannya dijadikan budi daya. Hal lain diminta Mawardi, salah satu tugas dari kementerian untuk menyelesaikan bagaimana tata ruang yang ada di Indonesia bisa selesai.
"Menurut saya kurang sependapat kalau nunggu lima tahun baru revisi lagi, baiknya dievaluasi dan ditinjau karena tidak bisa menyelesaikan secara cepat. Bagaimana tata ruang ada kemudahan pemerintah membangun, supaya tahu penggunaan land usenya yang benar," imbuhnya,
Yang kedua kata Muhammad Mawardi, memberikan rasa aman bagi penguasaha yang telah berinvestasi hingga jelas ada kepastian hukum mana yang boleh dijadikan budidaya dan mana yang boleh bergerak di bidang kehutanan. Yang ketiga, tata ruang harus selesai sehingga masyarakat mudah mengurus sertifikat. Saat ini masyarakat tidak bisa mensertifikatkan karena BPN dan Departemen Kehutanan menganggap itu kawasan hutan sehingga sulit untuk didekati menjadi tanah hak milik.
"Yang ketiga ini, tata ruang yang tidak selesai ini, terjadinya senketa antara pengusaha dengan masyarakat. Pengusaha mengatakan ini kawasan hutan, sedangkan masyarakat tinggal disitu turun menurun," tambahnya.
Masih dikatakan senator asal Provinsi Kalimantan Tengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus menyelesaikan secara berkualitas tentang tata ruang hingga bisa mensertifikatkan tanah-tanah. Oleh karena itu katanya untuk menyelesaikan secara cepat harus memperbaiki organisasi Kementerian ATR dan bagaimana organisasi yang baik dan memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan pengukuran-pengukuran. Selain dari pada itu perlu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar pelayanan Minimum (SPM) yang tegas sehinga bisa menghindari mafia-mafia.
"Ketika orang mau proses harus jelas, persyaratannya ada, waktu selesainya berapa hari misalnya satu minggu selesai satu minggu harus selesai. Biayanya berapa harus ditulis, jangan biayanya terhadap negara Rp500 ribu tapi masyarakat kita ketika menyelesaikan perlu merogoh kocek sampai 4 – 5 juta. Ini tidak jelas dan harus bagaimana peran dari Menteri ATR untuk mencari terobosan," tandasnya.
Maka dari itu menurutnya perlu reformasi pelayanan perubahan, masyarakat datang ke kantor BPN tinggal mengklik hingga terlihast tanggal, waktu proses, pengukuran, pemetaan, dan diperkirakan satu minggu dapat selesai. Namun bila satu minggu belum selesai ada ssarana online yang bisa dilihat oleh Kementerian ATR hingga bisa diketahui alasan apa belum bisa menyelesaikan dalam satu minggu. Jadi memperbaiki sistem pelayanan di daerah, organisasinya harus cukup tenaganya, pelayanannya juga bagus ada SOP dan SPMnya, kualitas yang dihasilkan jelas.
Terkait HGU katanya harus jelas, jangan dieluarkan apabila tidak ada kejelasan tentang landscape atau kondisi lahan yang diminta. Kadang-kadang mengenclove tanah tanah masyarakat, misalnya ada yang mengusulkan izin HGU 10 hektar, 10 hektar itu harus benar-benar dipelajari, tanah masyarakat itu berapa, ternyata dari 10 hektar itu ada tanah masyarakat 3 ribu meter persegi. Itu yang harus dienclove dari HGU. Itu yang tidak diinginkan senator asal Provinsi Kalteng, padahal tanah masyarakat dari seluas 3 ribu meter persegi itu bisa dianggap sebagai plasma dari kebun inti.
"Ini tidak boleh dibiarkan karena akan memunculkan sengketa nantinya antara tanah masyarakat dengan perusahaan.
Ini terkait juga bagaimana agar tidak ada mafia-mafia tanah, mafia tanah itu dipaksakan, tanah masyarakat itu dipaksakan akhirnya turun menggunakan tenaga-tenaga preman mempengaruhi masyarakat harus menjual, mengancam, itulah yang terjadi pada preman," terang Mawardi.
Lanjutnya dengan sistem yang jelas, waktunya jelas, biayanya jelas dan transparan, petugas di daerah tidak bisa main-main hingga bisa dicontohkan pada pelayanan pasport yang sebelum banyak oknum bermain tapi sekarang jelas waktu prosesnya jelas, biayanya murah, dan tidak ada istilah bayar dibawah tangan. Menyangkut sistem pelayanan ujarnya, harus diperbaiki hingga tidak ada keluhan-keluhan yang terjadi seperti pelayanan yang masih berbelit-belit, tidak akuntabel dan tidak transparan.
"Kita sebagai masyarakat harus mengikuti aturan, harus memahami aturan dan jangan memaksakan aturan. Kita sepakat bahwa tanah kita ini ada tanah masyarakat, tanah adat, kalau tanah masyarakat bisa menjadi hak milik tapi kalau tanah adat tidak boleh mengatasnamakan atas nama pribadi, itu harus berdasarkan kelompok adat," jelasnya.
Lebih tegas disampaikan Muhammad Mawardi, masyarakat jangan dirampas tanahnya, tanah itu benteng terjadinya kemiskinan ketika tanah masyarakat sudah tidak ada. Dia berpikir bahwa tanah masyarakat tanah pertaniannya dipertaruhkan turun temurun. Namun manakala masyarakat tidak punya tanah dapat terjadi urbanisasi ke kota. Di kota memunculkan persoalan sosial yang salah satunya adalah pengangguran dan kejahatan.
"Itu yang saya pikirkan. Tapi saya berharap keberhasilan BPN dan Menteri ATR bisa menyelesaikan tata ruang dan sertifikasi tanah. Kalau masyaraat sudah punya sertifikat, kemanapun tidak bisa djajah oleh pengembang, dijajah oleh pemilik modal dan lain-lain," imbuhnya.
Saat ini belum ada perubahan yang signifikan terhadap pelayanan di daerah kendati yang dipaparkan Menteri Agraria dan Tata Ruang bagus tapi masih dipersoalkan yaitu koordinasi dan aplikasinya di lapangan. Ironis ketika orangnya mengurus tanah dipimpong enam kali namun setelah diurus menggunakan kop surat garuda, urusan tanah baru bisa ditanggapi oleh BPN.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!