PT.Garam Tanda Tangani MoU dengan Kejati Jatim

SURABAYA,beritalima.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan PT Garam (Persero)  menandatangani nota kesepakatan bersama atau MoU dalam bidang perdata guna proses pengusutan dua kasus dugaan korupsi di lingkungan BUMN tersebut.
MoU tersebut ditanda tangani oleh Dirut PT Garam Usman Perdanakusuma dan Kepala Kejati Jatim Elvis Johnny. Dan dihadiri sejumlah pejabat teras PT Garam dan pejabat utama Kejati, terutama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang digelar di lantai 3 kantor Kejati dan dilaksanakan secara tertutup.
Dirut PT Garam Usman Perdanakusuma mengatakan Kejati digandeng terutama untuk mengawal penyerapan penyertaan modal negara (PMN) yang tahun ini diterima PT Garam dari pemerintah sebesar Rp 300 miliar.
"Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan pabrik garam, pengembalian aset, dan pengembangan produksi garam,"katanya.
Ditambahkan oleh Usman bahwa saat ini PT Garam berencana untuk membangun empat pabrik di Sampang dan Sumenep, juga satu pabrik di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Untuk pembangunan pabrik di Sampang dan Sumenep saja membutuhkan dana Rp 400 miliar," imbuhnya.
Dia menambahkan bahwasanya pembangunan pabrik garam diperlukan untuk menekan importisasi garam industri yang setiap tahun mencapai 2 juta ton. Padahal, setiap tahun Indonesia mengalami surplus sebanyak 1 juta ton garam. "Kita targetkan tahun ini sudah beres," imbuhnya.
Namun dalam rencana tersebut, pihaknya terbentur penguasaan lahan yang saat ini banyak dimiliki  oleh individu secara sepihak. Dia memaparkan, total lahan yang kini diproses untuk diambil kembali seluas 400 ribu hektare.
"Dalam hal ini kita gandeng Kejati, untuk meminta pertimbangan hukum sekaligus mengawal. Karena ada pihak sengeketa aset dengan kita sampai ke Mahkamah Agung," lanjutnya.
Dan beberapa aset berupa lahan dan bangunan milik PT Garam sudah lepas ke pihak swasta setelah sempat terjadi sengketa di pengadilan. Dia mengaku tidak bisa merebut kembali aset yang sudah dimenangkan secara hukum oleh pihak swasta, termasuk aset lahan PT Garam di Salemba, Jakarta, yang kini dikuasai pihak swasta.
"Ini kan sudah proses hukum, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kejati Jatim Elvis Johnny mengatakan, MoU ini hanya terkait masalah perdata saja. Kami hanya sebagai pengawal penyerapan anggaran oleh PT Garam sehingga penyimpangan bisa ditekan sedini mungkin.
"Tidak akan memengaruhi masalah pidananya. Justru ini untuk menekan terjadinya penyimpangan," ungkapnya.
Sedangkan menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto menambahkan, MoU antara PT Garam dengan Kejati sebenarnya sudah berlangsung lama. Tahun lalu MoU serupa juga dilakukan. MoU kali ini sifatnya memperpanjang saja karena kesepakatan hanya berlaku untuk setahun saja.
"Jadi bukan karena PT Garam tahun ini diusut korupsinya oleh Kejaksaan," pungkasnya.
Sekedar diketahui bahwasanya sejak 2013 lalu tiga kasus dugaan penyimpangan di PT Garam diusut Kejati. Pertama yang diusut ialah dugaan penyimpangan penjualan aset lahan milik PT Garam di Salemba, Jakarta. Sempat ada tersangkanya, namun penyidikan kasus ini berakhir antiklimaks. Kasus dihentikan pertengahan 2014 lalu.
Kini, Kejati menyidik dua kasus dugaan korupsi di PT Garam, yakni dugaan penyimpangan penjualan 10 ribu ton garam senilai Rp 2,5 miliar dan dugaan korupsi dana PKBL Rp 93 miliar. Dua kasus ini menyeret Slamet Untung Irredenta, mantan Dirut PT Garam, sebagai tersangka.(Sh86/dhim)