Sosialisasi UU No.6/2014 Lebih Menekankan Pada Pertanggung Jawaban

JAKARTA, beritalima.com - Sosialisasi Pelaksanaan Undang I Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dikemas oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemabgnuan Manusia dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigran, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Namun sebagai pembicara disampaikan langsung oleh wamenkeu Mardyasmo, Ganjar, Pranowo Gubernur Jateng, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, kemen PDT, Dirjen PMD kemendagri Tarmiji.

"Kalau memang untuk desa harus diberikan spirit. Oleh karena itu petunjuk-petunjuk yang telah disosialisasi perlu diberikan semangat," ungkapnya setelah menjawab peertanyaan dari Bupati Kabupaten Semelu, Provinsi Aceh.

Namun tukas dari MC acara sosialisasi ketika menanyakan kepada peserta yang hadir bahwa sudah mendapat sosialisasi apa belum. Namun dijawab peserta secara keseluruhan menyatakan belum.

Lebih lanjut dari konferensi pers yang digelar Kementerian Pemabngunan Manusia dan Kebudayaan, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa kepala desa tidak ada lagi yang menyatakan dapat komisi berapa dapat komisi berapa. Namun ditegaskan Ganjar soal anggaran yang turun harus disinkronisasikan dan harus ada peertanggung jawaban.

Sementara ditambahkan Tarmiji dari dirjen PMD dalam sosialisasi itu lebih menekankan pada pertanggung jawaban kepala desa yang melaksanakan UU No.6/2014 Tentang Desa. dedy mulyadi